Aturan Kampanye Pilkada Masa Pandemi: Jumlah Massa Dikurangi, Jumlah Bahan Kampanye Ditambah

PURWOREJO, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 menjadi pemilu yang berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya baik di Purworejo maupun daerah lainnya. Seluruh rangkaian pelaksanannya wajib menerapkan protokol kesehatan, diataranya kampanye yang akan dilaksanakan pada 26 September hingga 5 Desember depan.

Ditemui di kantornya, Akmaliyah, anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat SDM Kampanye (Sosdikli Parmas) Kabupaten Purworejo menegaskan aturan kampanye telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017.

Namun, adanya pandemi kampanye juga diatur dalam PKPU RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Virus Covid-19.

“Tapi peraturan tersebut telah diubah di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020,” sebutnya, Jumat (18/9).

Di dalam peraturan tersebut, tercatat bahwa pelaksanaan kampanye memiliki metode yang sama dengan tahun sebelum pandemi. Hanya saja yang perlu diperhatikan hanyalah jumlah pelaksanaanya yang harus dikurangi.

Akmaliyah menyebut kegiatan kampanye dibedakan menjadi beberapa macam, terdiri atas pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, kegiatan lainnya, dan debat publik. Dalam kegiatan lainnya dapat dilakukan beberapa kegiatan seperti bazar, rapat umum, olahraga, kebudayaan, sosial, dan perlombaan.

Dokumen perubahan aturan kampanye Pilkada 2020

“Pelaksanaan kegiatan lainnya itu kan di luar ruangan jadi kalau dulu jumlah massa itu bebas, tapi sekarang hanya dibatasi menjadi hanya 100 orang. Jadi tidak boleh menimbulkan kerumunan. Terus kami juga dorong untuk kampanye daring,” tambahnya.

Sementara itu untuk pelaksanaan pertemuan terbatas yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung sebelum pandemi maksimal 1.000 orang. Namun kini hanya dibatasi maksimal 50 orang.

Di sisi lain, Akmaliyah menuturkan agar setiap peserta kampanye minimal menggunakan masker. Selain itu jaga jarak dan rajin mencuci tangan atau membawa hand sanitizer pribadi. Bahkan sebelum bahan kampanye disebar, harus disterisasi terlebih dahulu.

Kata Akmaliyah, bahan kampanye dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya flayer, poster, baliho, umbul-umbul, hingga spanduk. Ia menuturkan KPU turut memberikan bahan kampanye untuk setiap paslon. “Ada yang difasilitasi KPU ada yang mandiri oleh paslon,” ujarnya.

Akmaliyah menyebut sebelum pandemi setiap paslon dapat menyediakan baliho 150% dari jumlah yang ditetapkan. Jumlah tersebut yakni baliho maksimal lima buah per kabupaten, umbul-umbul maksimal 20 setiap paslon per kecamatan, spanduk maksimal dua per desa atau kelurahan.

“Karena pandemi setiap paslon bisa menyediakan 200% dari jumlah bahan yang ditetapkan. Misalnya spanduk per desa itu harusnya dua. Tapi tahun ini jadi dua kali 200% jadinya bisa empat spanduk per desa,” contoh Akmaliyah.

Ia menyampaikan jika ada pelanggaran yang dilakukan tiap paslon, maka Bawaslu yang akan menanganinya. “Penanganan di Bawaslu, ada pencegahan, penindakan, pengawasan, dan sebagainya,” ujarnya. (Fau)

Tinggalkan Balasan